Kata Konsultan Pajak Tentang NPWP Terpisah Suami-Istri

Daftar Isi

Sumber Gambar 

Penting atau tidak sih, punya Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang akrab disebut NPWP? Seringkali dalam berbagai urusan harus melampirkan nomor NPWP, termasuk para blogger dan penulis saat mendapatkan honor atau hadiah. Bagi pengusaha dan pegawai juga tidak luput dari berbagai hal yang menyebutkan NPWP dalam persyaratan tertentu.

NPWP wajib dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi yang belum mempunyai NPWP, bisa mendaftarkan diri dengan mudah ke Kantor Pajak terdekat atau online, berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1.        Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran, dapat meminta di KPP atau download di www.pajak.go.id

2.        Foto Copy KTP

3.        Menyampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, bisa langsung, pos tercatat atau jasa kurir.

Apakah suami dan istri harus mempunyai NPWP masing-masing? Berikut hasil Interview bersama Ibu Zeti Arina, seorang konsultan pajak di Surabaya yang sangat konsen mengedukasi masyarakat agar melek pajak.

Zeti Arina

Mengenai perlu atau tidaknya mempunyai NPWP masing-masing, ternyata jawaban Bu Zeti, sapaan akrab beliau adalah tidak perlu.

“Secara aturan pajak menganut satu entitas, bila tidak ada perjanjian pisah harta sebenarnya cukup suami saja yang ber NPWP tetapi bila istri menghendaki boleh saja ber NPWP sendiri-sendiri.

Boleh saja menggunakan NPWP suami bahkan bila sama sama bekerja di suatu perusahaan akan lebih baik NPWP jadi satu karena setelah di akhir tahun melakukan penghitungan ulang bisa berakibat kurang atau lebih bayar”, papar konsultan pajak dari Surabaya ini.

Selanjutnya, Beliau mengatakan bahwa hal tersebut karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh masing-masing suami-istri dengan atas penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) adalah PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing-masing suami dan istri.

“Maka saran saya sebaiknya NPWP jadi satu saja atas penghasilan istri dari satu pemberi kerja, penghasilan istri dilaporkan di formulir 1770 III bagian A II yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja,” lanjut ibu yang sering mengedukasi masyarakat tentang pajak ini.

Bagaimana kalau sudah terlanjur ber NPWP terpisah?

Jika suami-istri masing-masing sudah mempunyai NPWP, Bu Zeti menyarankan sebaiknya NPWP istri dicabut saja. Adapun syarat-syarat pencabutan NPWP antara lain surat permohonan pencabutan NPWP yang dilampiri dengan :

- Fotokopi buku nikah

- Foto Copy NPWP Suami

- Surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau

- Surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

“Jangka waktu enam bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat KPP harus menerbitkan surat keputusan  Penghapusan NPWP namun Jika telah melampaui enam bulan KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan,” tegasnya.

Setelah mendengar penjelasan dari konsultan pajak ini, saya pun jadi tidak ragu lagi jika ada lomba atau kontes blog dan harus melampirkan NPWP karena suami sudah punya. Urusan pajak memang seringkali rumit dan memusingkan, untuk itulah perlunya berkonsultasi dengan konsultan pajak. Berkonsultasi bukan untuk menghapus atau memanipulasi data agar tidak membayar pajak, tetapi untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.